Sejarah HMI
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan tanggal 05 Februari 1947 di Sekolah Tinggi Islam (STI) Jalan Setiodiningratan Yogyakarta.[1] Lafran Pane,[2] seorang mahasiswa Tingkat 1 Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), bersama dengan rekan-rekannya mendirikan HMI, yaitu: Karnoto Zarkasyi (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Maisaroh Hilal (Singapura), Suwali, Yusdi Ghozali (PII-Semarang), Mansyur, Siti Zainah (Palembang), M. Anwar (Malang), Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi (Malang), Baidron Hadi (Yogyakarta).[3]
Ada dua tujuan dasar dibentuknya HMI, yaitu: (1) untuk mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia; (2) untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.[4] Sebagai upaya mencapai tujuan itu, HMI membentuk struktur organisasi terutama untuk menghadapi dan mengatasai hambatan organisasi. Organisasi HMI terdiri dari atas lima struktur, yaitu: (1) struktur kekuasaan; (2) struktur pimpinan; (3) lembaga-lembaga khusus; (4) lembaga kekaryaan; (5) majelis pertimbangan organisasi. Struktur kekuasaan dipegang oleh Forum Kongres, Konferensi Cabang (Konfercab) serta Rapat Anggota Komisariat (RAK). Sedangkan struktur pimpinan terdiri atas Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang (PC), serta Pengurus Komisariat (PK).[5]
Selain itu, juga dibentuk Koordinator Komisariat (Korkom) untuk memperlancar dan mempermudah manajemen organisasi dan Badan Koordinasi (BADKO) sebagai pembantu Pengurus Besar dalam mengkoordinir cabang. Korkom berfungsi sebagai pembantu cabang dalam mengkoordinir Komisariat. Hingga Oktober 2003. Juga dibentuk lembaga-lembaga Khusus seperti Korps Pengader Cabang (KPC), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan lain-lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan bidang khusus. Sedangkan lembaga-lembaga kekaryaan, seperti Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme para anggota HMI.[6]
Selain struktur organisasi, kepemimpinan di HMI juga menjadi penting untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuannya itu. Mengenai gambaran kepemimpinan HMI dapat dilihat pada fase-fase perkembangan HMI.
Periode 1946-1947
Periode tahun 1946-1947 ini dapat disebut sebagai fase konsolidasi spiritual. Dikatakan demikian karena HMI tidaklah didirikan amat mudah. Terdapat hambatan berat yang justru muncul dari Islam sendiri. Adapun faktor yang menghambat berdirinya HMI, yaitu: (1) Gerakan Pemuda Islam (GPII); (2) Pelajar Islam Indonesia (PII); dan (3) reaksi-reaksi dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY). Sedangkan faktor yang mendukung berdirinya HMI yaitu posisi dan arti kota Yogyakarta sebagai: (1) Ibukota NKRI pada waktu itu dan Kota Perjuangan; (2) pusat gerakan Islam; (3) kota universitas/kota pelajar; (4) pusat kebudayaan yang terletak di Pusat Jawa (Central of Java); (4) kebutuhan penghayatan dan keagamaan mahasiswa; (5) adanya tuntutan perang kemerdekaan bangsa Indonesia; (6) adanya Sekolah Tinggi Islam (STI), Balai Perguruan Tinggi (BPT) Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Teknik (STT); (7) adanya dukungan Presiden STI Prof. Abdul Kahar Muzakir; (8) ummat Islam Indonesia mayoritas.[7]
Periode 1947
Periode tahun 1947 dapat disebut sebagai fase pengokohan HMI. Disebut demikian karena selama lebih kurang sembilan bulan; dari tanggal 5 Februari 1947 hingga tanggal 30 November 1947, reaksi-reaksi atas kelahiran HMI mulai berakhir. Selama masa itu HMI berusaha mengatasi dan menjawab berbagai hambatan, dan tantangan, ancaman dan gangguan yang dapat dikatakan datang setiap saat. Kemampuan HMI menjawab hal itu dapat dilihat dari eksistensi HMI terus berdiri tegak dan mulai terlihat kokoh.[8]
Periode 1947-1949
Periode tahun 1947-1949 dapat disebut sebagi fase perjuangan bersenjata. Disebut demikian karena sesuai tujuan didirikannya HMI, maka konsekuensinya pada masa perang kemerdekaan adalah HMI tidak boleh tinggal diam. HMI harus turun ke medan laga untuk bertempur melawan pihak agresor. HMI mengambil bagian perjuangan dengan cara membantu pemerintah baik sebagai staf, penerangan dan penghubung maupun sebagai prajurit tempur di lapangan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh HMI pada pemberontakkan PKI Madiun tanggal 18 September 1948. Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro (Ketua PPMI) membentuk Corps Mahasiswa untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakkan PKI di Madiun. Corps Mahasiswa yang dipimpin oleh Komandan Hartono dan Wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro mengerahkan anggotanya ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Keberadaan Corps Mahasiswa perlu ditegaskan karena dari perannya itulah kemudian PKI menaruh dendam terhadap HMI di kemudian hari, seperti terbukti tahun 1964- 1965 menjelang meletusnya peristiwa G30S/PKI.[9]
Periode 1950-1963
Periode tahun 1950-1963 dapat disebut sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan HMI. Disebut demikian karena selama keterlibatan kader-kader HMI dalam arena pertempuran melawan agresi Belanda dapat dikatakan pembinaan organisasi HMI sangat terabaikan. Namun peristiwa penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 membuat kader-kader HMI yang tadinya melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan kebangsaan di medan perang kembali melanjutkan kuliahnya di kampus masing-masing. Konsolidasi internal organisasi mulai dilaksanakana pada tahun 1950 yang ditandai oleh peristiwa pemindahan PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juli 1951.[10]
Periode 1964-1965
Periode tahun 1964-1965 dapat dikatakan sebagai fase yang penuh tantangan bagi kader-kader HMI. Disebut demikian karena dendam PKI kepada HMI mulai menemukan ruang setelah agitasi-agitasinya berhasil membubarkan Masyumi dan GPII.[11] PKI dan para simpatisannya yang menganggap HMI sebagai kekuatan ketiga ummat Islam membuatnya sangat bersemangat membubarkan HMI. Dendam PKI dan dan para simpatisannya tidak hanya membuat HMI dan kaderkadernya mendapat fitnah akibat hasutan dan propaganda, tapi juga menjadi korban penculikan. Kerugian materil dan moril HMI baru berhenti setelah pemerintah menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang sejak peristiwa tanggal 30 September 1965.[12]
Periode 1966–1968
Periode tahun 1966–1968 dapat disebut sebagai fase kebangkitan HMI dan Pelopor Orde Baru. Disebut demikian karena HMI yang sangat sadar akan kegagalan Orde Lama berperan serta dalam mempelopori lahirnya Orde Baru. HMI melalui Wakil Ketua PB HMI, Mari’ie Muhammad, memprakarsai terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) tanggal 25 Oktober 1965. Ada dua tugas pokok yang dilakukan oleh KAMI, yaitu: (1) mengamankan Pancasila; (2) memperkuat bantuan kepada ABRI dalam penumpasan Gestapu/ PKI.[13] Aksi massa KAMI yang mulai membuat Orde Lama berang adalah Rapat Umum pada tanggal 3 Nopember 1965 di halaman Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta. Kemudian puncaknya pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat, Tritura, yaitu menuntut penguasa dan harga turun, serta PKI dibubarkan. Rezim anti-Orde Lama yang tidak menerima tuntutan itu akhirnya melakukan tindakan represif yang menyebabkan meninggalnya sejumlah mahasiswa, seperti Arif Rahman Hakim (UI) dan Zubaidah di Jakarta, Aris Munandar dan Margono di Yogyakarta, Hasannudin di Banjarmasin, Muhammad Syarif al-Kadri di Makasar. Namun gugurnya pahlawan-pahlawan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) itulah yang kemudian menjadi jalan licin bagi kelahiran Orde Baru yang ditandai oleh keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).[14]
Periode 1969-1970
Periode tahun 1969-1970 dapat disebut sebagi fase pembangunan. Disebut fase pembangunan karena setelah Orde Baru dan Pancasila diterima, kader-kader HMI telah melibatkan diri dalam pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. HMI dan kader-kadernya berpartisipasi dalam pembangunan dalam dua bentuk, yaitu: (1) turut serta menciptakan suasana, situasi dan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan; (2) memberikan konsep-konsep dalam berbagai aspek pemikiran; (3) pelaksana pembangunan.[15]
Ideologi Organisasi dan Gerakan
Secara umum ada empat permasalahan yang menjadi latar belakang berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu: (1) situasi dunia internasional; (2) situasi NKRI; (3) kondisi mikrobiologis umat Islam di Indonesia; (4) kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Namun yang menjadi isu pokok saat itu adalah keterbelakangan umat Islam yang prosesnya diawali oleh kemunduran berpikir dari umat Islam. Sementara salah satu faktor kemunduran berpikir umat Islam adalah umat Islam terlena dengan kebesaran dan keagungan masa lalunya.[16]
Akibat dari keterbelakangan umat Islam, maka munculah gerakan untuk menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan inilah yang disebut sebagai gerakan pembaharuan. Tujuan dari gerakan pembaharuan adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, dimana disadari oleh HMI bahwa Islam bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu sasaran gerakan pembaharuan atau reformasi adalah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman kepada Al Qur’an dan Hadist Rassullulah SAW.[17]
Dengan timbulnya ide pembaharuan itu, maka gerakan pembaharuan di dunia Islam lainnya mulai bermunculan, seperti di Turki (1720) dan Mesir (1807). Begitu juga dengan penganjurnya, seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain.[18]
Di Indonesia sejak Cornerlis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596, muncul tiga masalah bagi umat Islam, yaitu: (1) penjajahan dengan segala implikasinya; (2) missi zending agama Kristiani; (3) peradaban Barat dengan ciri sekulerisme dan liberalisme. Kondisi ummat Islam sebelum berdirinya HMI dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu: (1) ummat Islam yang melaksanakan ajaran Islam yang hanya berhubungan dengan tradisi atau adat istiadat, seperti upacara perkawinan, kematian dan kelahiran; (2) ulama dan pengikut-pengikutnya mempraktekkan Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW; (3) ulama dan pengikut-pengikutnya yang berpendirian bahwa hidup hanya untuk kepentingan akhirat; (4) ummat Islam yang sudah beradaptasi dengan kemajuan zaman.[19]
Di lain pihak khususnya di perguruan tinggi, ada dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap dunia kemahasiswaan sebelum HMI berdiri, yaitu: (1) penerapan sistem pendidikan Barat. Sistem ini diterapkan dalam dunia pendidikan umumnya dan perguruan tinggi khususnya yang mengarah kepada sekulerisme dan pendangkalan agama; (2) meluasnya pengaruh komunis di lembaga kemahasiswaan, seperti Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta. Kolaborasi sekulerisme dan komunisme bukan hanya menyebabkan krisis keseimbangan di tubuh kemahasiswaan, tetapi juga tidak adanya keseimbangan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani, serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.[20]
Pada periode tahun 1970 sampai sekarang (tahun 2010) dapat disebut sebagai fase pergolakan pemikiran dan pembaharuan pemikiran. Disebut demikian karena setelah masalah internal organisasi relatif terselesaikan, HMI yang salah satu ciri khasnya adalah pembinaan kebebasan berpikir telah membuat HMI semakin dinamis. Kader-kader HMI yang kritis mulai memperlihatkan upaya pembaharuan pemikiran sejak tahun 1968 hingga mencapai klimaksnya pada tahun 1970. Sebagai dampak dari pembaharuan pemikiran di tubuh HMI, maka HMI kemudian terbelah ke dalam dua kutub organisasi dan pemikiran, yaitu: (1) HMI dengan pola ”pemikiran baru” yang menerima Pancasila sebagai ideologi. Kubu HMI ini sangat terkenal dengan sebutan HMI Diponegoro (HMI DIPO); (2) HMI dengan pola ”pemikiran lama” yang tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi. Kubu HMI ini sangat terkenal dengan sebutan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). HMI MPO muncul dalam suasana Orde Baru sedang dicengkram otoriterisme. Pancasila yang dipaksakan oleh militer sebagai azas tunggal bukannya membuat suasana semakin demokratis. Justru dengan ideologi Pancasila masyarakat hidup dalam kesuburan budaya politik parokial dan subyek, serta partisipasi politik warga negara yang termobilasasikan. HMI MPO menolak susana itu dengan menyatakan tidak menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Dalam menentang Orde Baru, HMI MPO tidak hanya terlihat sebagai organisasi ’bawah tanah’ untuk tetap mempertahankan ideologi Islam, tetapi juga menuntut Soeharto meletakkan jabatannya. Kemunculan HMI MPO bermula dari sikap PB HMI pro-Pancasila yang terkesan meremehkan kader-kader HMI yang ingin tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi organisasi dan ideologi gerakan.[21]
Sikap meremehkan itu direspon oleh kader-kader HMI pro-Islam dengan demonstrasi di Kantor PB HMI Jl. Diponegoro No. 16 Jakarta. PB HMI pro-Pancasila yang tidak puas dengan demonstrasi HMI MPO itu lalu menggandeng militer, sehingga sejumlah anggota HMI MPO ditangkap dengan tuduhan subversif. Dampak dari konflik itu, di dalam forum Kongres HMI XVI di Padang Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Meret 1986 HMI terpecah dua, yaitu: (1) HMI yang menerima penerapan asas tunggal (HMI-DIPO); (2) HMI yang menolak asas tunggal (HMI-MPO) atau HMI 1947 yang tetap berasas Islam.
Isu Yang Diusung
Terlepas dari penilaian yang terkandung di dalamnya, sikap akomodatif HMI DIPO yang menerima azas tunggal Pancasila, secara politik adalah dimaksudkan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup HMI dari ancaman otoriterisme Orde Baru. Sebaliknya perjuangan HMI-MPO untuk tetap mempertahankan Islam sebagai ideologi organisasi dan ideologi gerakan merupakan bentuk konsistensi sebuah gerakan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya. Dengan ideologi Islamnya, HMI-MPO bukan saja merupakan organisasi pertama yang berani melawan Orde Baru dengan segala resiko politiknya, tetapi juga tercatat satu-satunya organisasi yang sejak awal menyuarakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bagi HMI MPO yang melihat tahun 90-an itu sebagai ”tahun madu” antara kekuatan Islam dan kekuatan negara Orde Baru tetap tidak mampu merubah kondisi moral dan politik bangsa yang sudah terlanjur rusak. Di satu sisi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh B.J. Habibie atas restu Presiden Soeharto memang membangkitkan kegairahan umat Islam untuk ber-Islam yang ditandai oleh maraknya dakwah-dakwah Islam di kantor-kantor pemerintah, dan banyak pengajian-pengajian dan Majelis Ta’lim yang dibentuk di instansi pemerintah, termasuk Masjid yang dibangun atas bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila milik Soeharto, tetapi di lain sisi hal itu tetap tak membuat Orde Baru menjadi lebih baik. Bahkan kader-kader HMI MPO yang kritis terhadap Orde Baru justru melihat hal itu sebagai politik akomodasi penguasa terhadap Islam yang sudah sejak lama mengalami penindasan. Terbukti tokoh-tokoh Islam yang independen dan kritis tetap diburu oleh penguasa, dan harga politik bagi sebuah kebebasan tetap sangat mahal harganya. Sebagai upaya untuk tetap melakukan perlawanan, HMI-MPO kemudian membentuk kantong-kantong aksi perlawanan, seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) dan SEMMIKA. Cara yang dilakukan oleh HMI-MPO itu mirip dengan strategi HMI tahun 60-an yang membentuk KAMI yang berhasil melakukan mobilisasi massa untuk fungsi ”Parlemen Jalanan”.[22]
Sebelum meletus gerakan Mei 1998, lapisan-lapisan HMI-MPO banyak memainkan peran strategisnya dalam menggalang kekuatan elemen gerakan mahasiswa. Poros Jakarta-Yogyakarta-Makassar dibentuk sebagai sentra gerakan untuk mengkomunikasikan isu-isu gerakannya ke seluruh Indonesia. Di Jakarta, FKMIJ memprakarsai terbentuknya FKSMJ, sedangkan di Yogyakarta, LMMY aktif menggalang koalisi dengan elemen gerakan lainnya. Sementara di Makassar, aktivis FKMIM pro-aktif melakukan konsolidasi gerakan dan pembentukan Persatuan Aksi Mahasiswa Makassar Indonesia (PAMMI). Ketika gerakan Mei 1998 meletus, PB HMI-MPO bersama-sama dengan FORKOT, FKSMJ dan komponen masyarakat lainnya menduduki gedung DPR/MPR hingga rezim Orde Baru jatuh. Perjuangan utama HMI MPO berhasil ketika bulan November 1998 MPR mencabut UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Azas Tunggal. Ada tiga isu utama yang diusung oleh HMI sebelum dan pasca gerakan Mei 1998, yaitu: (1) KKN; pasca gerakan Mei 1998 terjadi transformasi dari oligarchi corruption menjadi democratic corruption;[23] (2) revolusi sistemik (HMI DIPO dan MPO);[24]
International Monetary Fund memaksa Soeharto menandatangani pinjaman untuk sebuah kesepakatan baru yang tidak memberi jalan keluar) (HMI DIPO dan MPO); Oleh karena itu HMI secara tegas dan bersikap: menuntut penghentian utang luar negeri, pemutusan hubungan dengan IMF, anti-privatisasi BUMN, menuntut perlindungan bagi petani dan peningkatan subsidi untuk rakyat kecil. Fenomena rekonsolidasi Orde Baru dan TNI ke dalam tatanan politik nasional, gagalnya cita-cita reformasi, terinstitusionalisasikannya otoritarianisme dalam Orde Reformasi, tekanan ekonomi dan politik global, tatanan politik internasional, bantuan asing dan terorisme membuat HMI bersikap hati-hati. Misalnya, sikap PB HMI MPO yang menolak Pemilu 2004 didasarkan pada fenomena masih adanya kekuatan-kekuatan lama dalam pertarungan pemilu 2004.
Komentar